| Judul | Perjuangan Polri di Sumatera Barat 1945-1949 |
| Penulis | Sub Direktorat Sejarah Direktorat Personil Markas Besar Kepolisian Negara R.I |
| Penerbit | Markas Besar Kepolisian Negara R.I, 1987 |
| Tebal | 131 halaman |
Buku yang dibahas kali ini berjudul Perjuangan Polri di Sumatera Barat 1945-1949. Titi mangsa yang dijadikan judul buku ini dapat dibaca sebagai satu periode penting yaitu agresi militer kedua Beladan, atau perang revolusi. Demikian juga masa ini merupakan waktu kelahiran kepolisian yang menyertai kemerdekaan Republik Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa yang genting dalam mempertahankan kemerdekaan, yang dapat kita baca kisahnya dalam buku ini.
Peran penting kepolisian di wilayah Sumatera Barat dapat dilacak sebagai penyokong berbagai pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, terutama dalam merespons proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai pergerakan personil dan kelengkapan kepolisian diarahkan untuk memperkuat dan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa pembunuhan Wali Kota Padang, Bagindo Aziz Chan, misalnya, merupakan ujian berat bagi kepolisian wilayah Sumatera Barat, terutama ketika berhadapan dengan pihak Belanda.
Buku ini dibagi menjadi empat bab. Pada bab pertama berisi berbagai informasi mengenai kepolisian wilayah Sumatera Barat pada masa proklamasi kemerdekaan. Kepolisian wilayah Sumatera Barat secara resmi lahir sejak 21 Agustus 1945. Tanggal ini ditandai oleh mulai aktifnya kepolisian dengan mengambil alih kantor pusat kepolisian Jepang. Sulaiman Effendi, bekas anggota Sumatera Nishi Kaigansyu Kaisatsu (Maskas Besar Kepolisian Karesidenan Sumatera Barat), merupakan Kepala Polisi Kota Padang yang pertama.
Salah satu tugas penting yang pernah dilakukan oleh kepolisian ini adalah menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan, karena sarana media seperti radio, masih lumpuh. Berita proklamasi ini diteruskan ke khalayak luas melalui berbagai saluran yang memungkinkan, seperti pertemuan-pertemuan, berita kawat, pamflet, dan lainnya.
Bagian ketiga berisi peran polisi dalam menghadapi agresi militer Belanda pertama. Pada bagian ini diterangkan mengenai respons yang diambil oleh kepolisian terkait dengan pengingkaran Belanda atas perjanjian Linggar Jati. Kepolisian membagi pasukannya menjadi tiga front, yang masing-masingnya harus menghadapi serangan bersenjata Belanda. Pertempuran yang terjadi menyebabkan banyak korban, dan bahkan serangan Belanda tidak hanya terjadi di darat namun juga melalui serangan udara.
Bagian ketiga berisi keterangan mengenai peran polisi yang bertugas menjaga garis status quo. Bagian ini memberikan rincian yang lebih lengkap mengenai kejadian yang terjadi di tiga front, sebagai kelanjutan dari perjanjian Renville. Sejumlah serangan dan pertempuran yang terjadi menunjukkan bagaimana perlawanan yang diberikan oleh polisi dan masyarakat, yang menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia.
Bagian keempat berisi informasi mengenai agresi militer kedua, yang memberikan gambaran mengenai bagaimana perjuangan kemerdekaan terjadi di Batu Tabal, Bukittinggi, dan Palupuh. Kejadian ini menjadi bukti juga bagaimana perjuangan kemerdekaan terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Data-data dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam buku ini mengisi sudut pandang sejarah yang lebih lengkap. Sebagai catatan, buku yang saya miliki memiliki kekurangan karena sejumlah halaman kosong, yang berkemungkinan besar karena kesalahan teknis percetakan. Gambar-gambar yang disajikan dalam buku ini juga memberikan tambahan informasi mengenai tokoh-tokoh dan peristiwa yang disajikan. Buku ini juga dilampiri daftar nama anggota Mobbrig yang gugur selama masa agresi Belanda, dan juga nama Sebagian besar anggota MBSB dan MBST.
