Ada yang aneh dari cara kita memperlakukan sebuah film dokumenter. Bukan film horor, bukan propaganda asing, bukan pula konten yang melanggar hukum, hanya sebuah karya yang merekam wajah manusia, suara mereka, dan tanah yang mereka pijak. Namun begitu layar dinyalakan di sebuah aula kampus di Mataram, aparat datang. Di Ternate, seorang perwira militer berdiri di depan pintu dan meminta pemutaran dihentikan. Di UIN Mataram, film baru berjalan tiga menit sebelum dibubarkan.
Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale, mendokumentasikan kehidupan masyarakat adat Papua Selatan yaitu suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang tanahnya perlahan menghilang di bawah roda proyek strategis nasional, kebun sawit, tebu, dan food estate. Judulnya diambil dari tradisi paling sakral dalam kehidupan adat Papua, di mana babi bukan sekadar hewan, melainkan simbol status sosial, ikatan persaudaraan, dan hubungan spiritual dengan tanah leluhur. Sebuah metafora yang tepat dimana ketika pesta itu dilarang, yang hilang bukan hanya tontonan, tapi percakapan.
Sebagai penggiat film yang senang mengadakan dan menghadiri pemutaran film, saya jadi merenungkan satu pertanyaan, apa yang paling ditakuti oleh kekuasaan dari sebuah film?
Gambar yang Tak Bisa Dibantah
Film dokumenter bekerja dengan cara yang berbeda dari berita atau laporan tertulis. Ia tidak hanya menyampaikan fakta, ia memperlihatkan wajah. Dan wajah itu, sekali kita tatap, sulit dilupakan.
Saat kita membaca angka deforestasi di Papua dalam sebuah artikel, kita mungkin menganggukkan kepala lalu menutup tab. Tapi saat kita menyaksikan seorang perempuan tua masyarakat Marind berdiri di hadapan bekas hutan yang kini menjadi hamparan abu dan tunggul-tunggul pohon sambil mengatakan bahwa di situlah ibunya dikuburkan, sesuatu lain terjadi dalam diri kita. Ada resonansi yang lebih dalam dari sekadar pemahaman intelektual. Film membuat abstraksi menjadi daging dan darah. Inilah yang membuat penguasa, dari zaman ke zaman, selalu merasa gelisah di depan kamera.
Bayang-Bayang yang Lama
Saya tidak bisa membicarakan pencekalan Pesta Babi tanpa mengingat bagaimana Orde Baru membangun sistem kontrol yang jauh lebih sistematis. Di bawah Soeharto, sensor bukan sekadar urusan moral tapi ia adalah alat politik. Badan Sensor Film (BSF) yang dibentuk setelah 1965 tidak hanya memeriksa adegan seksualitas atau kekerasan, tapi juga menjaga agar tidak ada narasi yang bisa menggoyang “stabilitas nasional” sebuah istilah yang artinya bisa selebar samudra.
Penggambaran konflik antar-kelas, kritik terhadap aparat, suara dari kelompok yang terpinggirkan, semua itu masuk dalam daftar yang tak boleh muncul di layar. Film-film yang berpotensi menentang penguasa dibatasi atau diberangus sama sekali. Para sineas yang ingin merekam keresahan zamannya terpaksa melakukannya secara ambigu, bersembunyi di balik metafora, berharap makna yang sesungguhnya sampai ke penonton tanpa tertangkap sensor.
Yang paling efektif dari sistem Orde Baru bukan hanya pelarangan resmi. Ia menciptakan rasa takut. Ketika kamera diarahkan, orang sudah berhitung, apakah ini aman? Apakah ini akan membawa masalah? Swasensor, yaitu melarang diri sendiri sebelum negara melarang adalah warisan paling abadi dari era itu.
Dan hari-hari ini, saya merasakan hal yang sama. Kampus-kampus yang seharusnya menjadi benteng kebebasan berpikir justru menjadi pihak pertama yang memadamkan layar. Bukan selalu karena tekanan langsung, tapi karena sudah tahu apa yang diharapkan.
Paradoks Pelarangan
Ada ironi yang menyakitkan sekaligus menggelikan dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Setiap kali pemutaran Pesta Babi dibubarkan, namanya justru semakin lantang bergaung di media sosial. Tagar #PapuaBukanTanahKosong menyebar lebih cepat dari yang mungkin bisa dicapai oleh seribu pemutaran yang berjalan damai. Orang-orang yang tadinya tidak tahu tentang film ini, tiba-tiba penasaran.
Inilah yang dalam kajian sinema sering disebut efek Streisand dimana usaha untuk menyembunyikan sesuatu justru membuat sesuatu itu lebih terlihat. Dandhy sendiri menyebut ironisnya, pemutaran sudah sampai ke komunitas-komunitas yang bahkan tak pernah terbayangkan sebelumnya, termasuk daerah yang selama ini dianggap konservatif.
Tapi saya tidak ingin berhenti di sini dan berkata bahwa pencekalan itu “akhirnya baik-baik saja.” Karena bukan itu intinya. Setiap pemutaran yang dibubarkan adalah sebuah percakapan yang dicuri. Setiap mahasiswa yang dipulangkan sebelum film selesai adalah seorang warga yang diputus haknya untuk mendengar.
Anggota DPR TB Hasanuddin sudah mengatakan bahwa pembubaran yang dilakukan oleh Dandim 1501 Ternate berpotensi melanggar konstitusi. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa film hanya bisa dilarang melalui keputusan pengadilan. Tidak ada satu pun instrumen hukum yang menjadi landasan pencekalan ini. Yang ada hanya kebiasaan lama, yaitu rasa tidak nyaman kekuasaan di hadapan gambar yang jujur.
Papua, Tanah yang Selalu Dinarasikan dari Luar
Ada alasan mengapa isu Papua selalu sensitif dalam sejarah perfilman Indonesia. Papua adalah wilayah di mana narasi tentangnya hampir selalu diproduksi oleh pihak lain seperti pemerintah pusat, korporasi, media nasional. Suara masyarakat adat jarang sekali hadir dalam narasi dominan. Bukan karena mereka tidak bersuara, tapi karena salurannya sering dibungkam.
Pesta Babi mencoba membalik logika itu. Ia menempatkan masyarakat adat dimana wajah mereka, kata-kata mereka, kegelisahan mereka sebagai subjek, bukan objek. Dan di sinilah letak ancaman sesungguhnya bagi kekuasaan. Bukan pada “provokasinya”, tapi pada kemanusiaannya. Gambar yang paling berbahaya bagi sebuah rezim adalah gambar yang memperlihatkan bahwa mereka yang terdampak oleh keputusan besar adalah manusia yang nyata, punya nama, punya tanah, punya cara berduka. Film dokumenter tidak bisa dimenangkan dengan argumen. Ia bisa ditolak, dibungkam, tapi tidak bisa dibantah.
Setelah Layar Dipadamkan
Bagi saya, sebagai orang yang percaya pada kekuatan film sebagai ruang publik, peristiwa-peristiwa ini adalah pengingat betapa film masih dianggap berbahaya dan betapa itu sebenarnya adalah kabar baik bagi medium yang saya senangi ini.
Selama kekuasaan masih takut pada layar, berarti layar masih bekerja. Tapi saya juga ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya merayakan “efek viral” dari pencekalan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah film selesai ditonton. Apakah percakapannya berlanjut? Apakah ada lebih banyak orang yang mempertanyakan klaim bahwa Papua adalah “tanah kosong”? Apakah ada lebih banyak yang tiba-tiba ingin tahu siapa itu suku Marind, siapa itu suku Awyu, dan mengapa mereka berjuang?
Mungkin, Itulah ukuran yang sesungguhnya dari sebuah film dokumenter, bukan seberapa banyak pemutarannya dibubarkan, tapi seberapa dalam ia masuk ke dalam kesadaran kita. Dan Pesta Babi, tampaknya, sudah masuk cukup dalam. Cukup dalam sampai ada yang panik. []
