Pada 1756-1763, Inggris dan Prancis terlibat perang besar. Apa yang dalam sejarah dunia dikenal sebagai Perang Tujuh Tahun. Perang untuk memperebutkan hegemoni global oleh dua imperium raksasa. Perang ini punya gaung yang jauh, dari Eropa menjalar ke Amerika Utara, Karibia, Afrika, dan terus India. Dan bahkan, sampai juga ke pesisir barat Sumatra. Di tempat yang terakhir ini, VOC-Belanda menyaksikan dari pinggir, sembari mematut-matut untung.
Pada awal April 1760, dua kapal perang Prancis, Le Condé dan L’Expedition, melesakkan peluru meriam mereka ke benteng Inggris di Natal dan Tapanuli, di pesisir barat Sumatra agak sebelah utara. “Kunci” dua kota pelabuhan itu diserahkan Count d’Estaing—nahkoda dua kapal perang Prancis itu—kepada para penghulu setempat. Benteng-benteng itu kemudian dihancurkan oleh penduduk asli.
Begitulah versi resmi yang hendak dibangun VOC.
Jadi, VOC hendak menyatakan dirinya sama sekali tidak terlibat apa pun atas penghancuran benteng-benteng Inggris dan pengusiran orang-orang Inggris dari kedua tempat itu. Hanya suatu kebetulan dan lebih sebagai keberuntungan bagi VOC dapat bercokol kembali di sana—mereka sebelumnya pernah di sana—dan mendirikan lagi pos kecil mereka yang dulu pernah ada. Laporan Kompeni Belanda itu selanjutnya bahkan mengatakan bahwa mereka tidak mengganggu—tempat tinggal, amunisi, dan lain-lain—properti Inggris yang tersisa di dua tempat itu.
Namun, kesan netral itu segera goyah begitu menyangkut harta yang lebih besar. Ketika orang-orang Inggris itu telah pergi sebagai tawanan diangkut dua kapal milik Count d’Estaing, lada yang dibawa oleh penduduk asli di kedua tempat itu akan dibeli oleh VOC.
Sikap berhati-hati Belanda ini tidak lepas dari konteks yang lebih luas di Eropa.
Inggris dan Prancis tengah terlibat perang. Permusuhan keduanya, seperti telah disebut, merambat sampai ke negeri jajahan—ke dunia Timur kita ini. Di tengah itu semua, Belanda ingin menampakkan dirinya benar-benar netral. Oleh sebab itulah, sikap Kompeninya di Asia sedemikian naif. Berikut kata laporan umum mereka, Generale Missiven, yang berjilid-jilid itu:
“Kompeni tidak mencampuri secara langsung atau tidak langsung apa pun yang telah menjadi hak milik Inggris, dan hanya mendirikan sebuah pos kecil di Natal dan Tapanuli, sebagai tempat di mana Kompeni tidak hanya memiliki hak yang tak tercela sejak dulu, tetapi yang sekarang telah dipercayakan kepadanya oleh para penghulu yang sah”.
Sementara retorika netralitas terus dirawat Belanda di atas kertas, di lapangan skuadron Prancis justru bergerak lebih jauh ke selatan. Meninggalkan Natal dan Tapanuli, kapal perang Le Condé dan L’Expedition terus merayap ke bawah. Di Padang, mereka mengambil beberapa orang pegawai VOC dengan dalih “mereka adalah orang Prancis atau pernah bertugas di kedinasan Prancis”. Mereka melakukan hal yang sama ketika singgah di Pulau Cingkuk dan Air Haji.
Tujuan sesungguhnya baru terlihat jelas setelah itu. Count d’Estaing sesungguhnya tengah mengincar Bengkulu yang terletak lebih jauh lagi ke selatan. Setelah merebut Natal dan Tapanuli di utara, hanya Bengkulu-lah kekayaan Inggris di Pantai Barat Sumatra yang tersisa.
Pasukan Inggris sendiri telah lebih dulu meninggalkan Benteng Marlborough bahkan ketika armada Prancis di bawah d’Estaing baru bersiap-siap mendarat di lepas pantainya. Pasukannya menghancurkan pasukan Inggris dan India yang menghuni benteng itu, menangkap mereka semua dan mengumpulkannya di lapangan terbuka. Dengan demikian, nahkoda Prancis itu melihat dirinya menang dengan cara yang teramat mudah.
Kemenangan mudah itu lantas berbuntut panjang di Batavia milik Belanda. Pada 12 Juli 1760, Count d’Estaing meninggalkan Bengkulu dengan dua kapalnya yang penuh tawanan (di antaranya Gubernur Bengkulu-Inggris) dan berlayar dengan tujuan Batavia. Ia menulis surat ke Kastil Batavia, meminta disediakan kapal, perbekalan, dan ternak. Ia juga meminta, mungkin setengah memaksa, agar Batavia menyediakan kapal untuk membantu mengangkut para tawanan ke Choromandel. “Mantan Gubernur Bancahulu dan para tawanan Inggris yang memenuhi syarat, yang berada di kapalnya, diberikan transportasi ke Choromandel dengan kapal kami,” kata sumber VOC dengan nada enggan.
Keterlibatan Batavia tidak berhenti di situ. Dalam perjalanan dari Bengkulu, satu kapal d’Estaing tersesat oleh badai dan tiba di Batavia dalam keadaan rusak parah. Sang nahkoda diizinkan untuk memperbaiki dan mereparasi kapal itu di galangan milik VOC di Batavia “dengan larangan keras untuk menjual apa pun dari muatannya, yang terdiri dari besi, lada, dan gula ke siapa pun”.
Dari rangkaian bantuan-bantuan kecil inilah keuntungan sesungguhnya bagi VOC mulai terlihat. Kompeni Belanda itu jelas mengambil keuntungan dari pengusiran Inggris di Pantai Barat Sumatra. Namun, mereka terus memperlihatkan sikap tak berpihak dan sangat berhati-hati. “Kompeni memberikan kenyamanan bagi kapal-kapal Prancis sembari tetap menjaga netralitas,” kata Generale Missiven lagi.
Keuntungan itu bahkan datang dengan sendirinya, tanpa perlu VOC mengangkat senjata. Setelah merebut Bengkulu dari Inggris, d’Estaing menawarkannya kepada VOC, namun yang terakhir ini menolak secara lembut. VOC hanya menerima penyerahan Natal dan Tapanuli di mana Inggris dianggap tidak memiliki hak atas dua tempat itu. “Benteng, amunisi, dan apa yang telah diterima dari Prancis harus dikembalikan,” demikian instruksi Kastil Batavia ke Benteng Padang.
Akan tetapi, tak ada informasi lanjutan kalau instruksi itu benar-benar dipatuhi. Yang jelas, VOC telah menangguk untung besar atas serbuan Prancis tersebut. Sebuah pola yang berulang dalam sejarah kolonial: pihak yang secara resmi menyatakan diri netral kerap menjadi pihak yang paling diuntungkan oleh konflik antara kekuatan-kekuatan lain.
Instruksi Batavia ke lapangan pun mengikuti logika untung-rugi yang sama. Lihatlah:
“Jika benteng diperlukan di sana, Komandan Christiaan Lodewijk Senff dapat menempatinya, tetapi jika tidak, para regen harus dikerahkan dan diminta untuk menghancurkannya. Jika penduduk asli ingin memasok lada kepada Kompeni yang berasal dari tempat-tempat yang direbut dari Inggris, maka lada tersebut harus diterima, begitu pula lada yang direbut oleh Prancis dan dijual kepada penduduk asli.”
Perintah penghancuran benteng di Natal dan Tapanuli ini pun kemudian memang dijalankan—meski bukan oleh tangan VOC sendiri. Benteng Inggris di dua tempat itu telah dibongkar total oleh penduduk asli yang mengaku disuruh oleh Prancis. Namun, jelas, berdasarkan laporan di atas, VOC-lah yang telah mengatur penghancuran itu. Pada tanggal 25 April 1760, pos-pos ini telah kembali berada di tangan VOC. Perjanjian lama dengan pemimpin lokal segera mereka perbarui. Kedudukan VOC seolah-olah telah sama sekali aman berkat Prancis.
Namun, bukan begitu akhir dari cerita ini. Setelah kepergian armada Prancis dari Bengkulu, kapal-kapal Inggris muncul lagi di sana untuk mengambil kembali benteng mereka. Benteng Marlborough mungkin telah rusak di sana-sini, namun jelas dapat dihuni lagi dengan segera oleh mereka.
Inggris pun berupaya menata ulang jejaring kesetiaan lokal yang sempat retak. Regen Mukomuko di titik paling utara dan Krui di titik paling selatan dari Bengkulu dikatakan telah mengukuhkan ulang kontrak dengan Inggris. Di kedua tempat itu, bendera Inggris telah dinaikkan lagi.
Lalu, bagaimana dengan Natal dan Tapanuli?
Ketika komandan baru Inggris tiba di Sumatra dari Madras pada September 1761, ia bertekad akan mengirim tentaranya ke semua kantor yang pernah mereka miliki. Hal ini pasti akan menimbulkan masalah di dua tempat terakhir di mana Kompeni-VOC telah menegakkan posnya kembali.
Kekhawatiran itu memang segera terbukti tidak lama berselang. “Sekarang Inggris menguasai Benkulen lagi, mereka akan membahayakan perdagangan Kompeni di wilayah utara,” kata laporan pejabat VOC di Padang ke Batavia dengan cemas. Di satu sisi, Belanda dan Inggris sedang tidak terlibat perang. Namun, di sisi lain, VOC tidak akan mentolerir masuknya kapal-kapal dagang EIC di wilayah kekuasaannya. Perseteruan Padang dengan Bengkulu akan makin meruncing.
Ketegangan di atas kertas itu pun akhirnya pecah di laut. Inggris terus merangsek lagi ke utara. Masuk ke wilayah yang dimonopoli VOC. Tanggal 8 Juni 1762, misalnya, kapal patroli VOC menangkap dan menyita kapal-kapal Inggris yang berlayar di lepas pantai Air Bangis. Pada saat yang sama, beberapa anak buah kapal Inggris, Roundabout, telah terbunuh akibat penangkapan tersebut. Inggris menuduh Padang sebagai pelakunya—sekalipun terus disangkal—dan mulai melayangkan tuntutan: kembalikan kapal-kapal mereka yang disita, ganti barang-barangnya diambil, dan adili para pembunuh awak kapal mereka!
Akibatnya, pejabat-pejabat VOC di Padang semakin berhati-hati jika akan menyita kapal-kapal Inggris. Mereka diminta untuk benar-benar harus punya bukti yang cukup sebelum menyita.
Pada akhirnya, apa yang direbut lewat kekuatan senjata Prancis kembali lewat cara yang jauh lebih senyap. Pada 1763, orang-orang Inggris berhasil merebut lagi di Natal dan Tapanuli, mereka mendirikan kembali benteng yang pernah dirobohkan dalam serangan pelaut Prancis yang lalu.
Siklusnya selesai: benteng jatuh, direbut, dihancurkan, lalu dibangun kembali. Akan halnya VOC, yang tak sekali pun mengangkat senjata dalam drama ini, telah lebih dulu mengamankan bagiannya dari kekacauan orang lain. Mau apa dikata, kolonialisme bekerja dengan cara yang penuh tipu daya. Sedang masyarakat terjajah, sering tidak melihatnya secara terang, sehingga dengan mudah dilamunnya saja ke dalam drama politik para imperialis itu yang justru dipentaskan di halaman mereka sendiri. Di lepas pantai kita!
[Selengkapnya dalam: Padang Abad XVII-XVIII: Sejarah Masyarakat dan Tradisi, Kabarita, 2026 (cet. 2)]
