Sejak Kompeni mendirikan pos dagangnya di tubir Batang Arau, Padang hidup dalam bayang-bayang banjir. Bendungan dibangun, sodetan digali, tapi sungai itu berulang kali membuktikan bahwa kekuasaan atas kota ini tak sepenuhnya di tangan manusia. Pertarungan panjang ini seolah tak pernah dimenangkan siapa pun. Manusia boleh saja terus membangun, tapi sungai akan siap sedia untuk merobohkannya. Dan, siklus ini bagai terus berulang hingga jauh melewati masa Kompeni sendiri.
***
Gugusan hutan tropis yang lebat dan rapat di sisi timur telah menyuplai air dalam jumlah yang kadang-kadang tidak terkira-kira yang disalurkan melalui sungai-sungai yang berhulu kepadanya. Utamanya pada puncak musim hujan, di mana dalam minggu-minggu tertentu hujan tak berhenti turun, sungai-sungai itu akan bergemuruh dengan gelombang air yang tak lagi tertampung oleh daerah alirannya yang terbatas sehingga menggenangi kawasan di pinggirannya.
Pada saat demikianlah Padang yang terletak di tubir Batang Arau—salah satu sungai penerima ‘anugerah’ debit air yang besar itu—berada dalam ancaman yang senantiasa mengkhawatirkan. Air besar limpahannya secara berkala meluap menggenangi kota, menghanyutkan bangunan tertentu hingga tiada tersisa, atau minimal merusaknya.
Surat-surat yang dilayarkan berkala dari Padang ke Batavia sering kali melaporkan banjir yang melanda kota itu. “Hujan yang sangat deras di Padang dari akhir Oktober hingga awal Januari menyebabkan banjir,” demikian bunyi sebuah surat pada 1688.
Pada 11 Agustus 1692, Letnan Rahenhout, Pendeta Harmannus Koldehoorn, serta Christoffel Hooft datang ke Padang untuk memberi nasihat tentang bahaya penggelontoran sungai terhadap permukiman Kompeni di sana. Tidak diketahui apakah yang mereka usulkan untuk mencegahnya kembali terjadi.
Pada 1698, hujan menghujani Padang dengan sangat deras selama dua bulan. Namun untungnya tidak terjadi banjir di situ. Hanya dilaporkan, akibat hujan yang terus-menerus itu perdagangan Kompeni dengan pedalaman terganggu sehingga “hanya sedikit emas yang bisa dibawa ke Padang”.
Pada dua dekade kemudian, untuk mencegah banjir dari luapan Sungai Padang, Dewan Padang membangun bendungan dengan 4, 5 lebar dan 8 kaki lebih tinggi dari air pasang untuk mengembalikannya ke jalur semula dan mencegah limpahan air lebih lanjut. Regen Padang memasok 1000 orang setiap hari untuk tujuan ini. Bahan-bahannya berasal dari kampung-kampung di daerah itu. VOC menghabiskan 1000 rsd. untuk peralatan, beras dan arak.
Akan tetapi, pembangunan bendungan di hilir Sungai Padang itu dipertanyakan Pemerintah Agung di Batavia. Pembangunan bendungan itu “tanpa izin dari Pemerintah Agung”. Wakil Kompeni di Padang seharusnya “mengajukan izin terlebih dahulu ke Batavia,” kata laporan yang sama tampak berang.
Membendung sungai tentulah hanya akan membuat aliran air menjadi lamban dan menggenang, yang akan mengembang-biakan lebih banyak penyakit lagi yang secara langsung mengancam kota.
Sekalipun bendungan sudah diupayakan, sejauh ini tidak ada yang bisa menghentikan keganasan bah. Pada setahun setelah bendungan selesai dibuat, banjir besar melanda Padang lagi. Kerusakan yang ditimbulkannya juga jauh lebih besar. Akibat hujan yang berkepanjangan dan deras, “dinding lingkar Benteng Padang sisi selatan, utara, dan timur bergeser oleh hantaman air, begitu pula seluruh rangka rumah yang berdiri di dalamnya seolah-olah dilekatkan pada benteng tersebut. Jangkar balok dan seluruh dindingnya robek parah sehingga tidak ada perbaikan yang dapat dilakukan”.
Selain pembuatan bendungan yang telah disinggung di atas, tidak ada upaya lain yang didapatkan dari laporan-laporan Kompeni yang bisa dituliskan di sini. Dalam Padang the Chief Settlement, terdapat sodetan-sodetan memanjang ke sisi timur dan utara kota. Juga ada keterangan tentang—dalam Plan van het Fort te Padang—kanal kecil yang baru. Namun, tidak dapat dipastikan apakah digunakan untuk membagi debit air dari Sungai Padang atau tidak.
Yang jelas, sekalipun ada tahun-tahun bebas banjir atau air besar, namun persoalan yang sama masih akan menjadi momok hingga pergantian abad berikutnya.
***
Masalah kota lainnya yang berkaitan dengan kondisi sungai ialah mendangkalnya muara, sehingga kapal-kapal kecil saja yang dapat berlayar memasuki pelabuhan tanpa kekhawatiran akan kandas dalam lumpur. Masalah ini tidak terdengar muncul pada abad ke-17, namun pada dekade kedua abad ke-18 ia mulai disebut-sebut.
Pada 1718, misalnya, dilaporkan tentang gumuk pasir di Sungai Padang yang terus bertambah. Wakil Kompeni dari dalam Benteng Padang menduga kalau kondisi itu disebabkan pembangunan bendungan oleh masyarakat Pauh pada tahun 1715.
Pada Januari 1719, surat dilayangkan ke Batavia, melaporkan “de toestand van de Padangse riviermond verbeterde niet“—kondisi muara Sungai Padang yang tidak kunjung membaik. Pada November tahun itu juga, dilaporkan lagi ke Batavia: “De droogte in de Padangse rivier bluft hinderlijk, de voorgeslagen middelen daartegen zijn duur en onvoldoende”—pendangkalan di Sungai Padang merupakan gangguan, solusi yang diusulkan mahal dan tidak tertanggungkan.
Strategi-strategi pasti Dewan Padang dalam menanggulangi persoalan ini baru sebatas “sistem drainase yang harus ditingkatkan”. Tampaknya, upaya ini tidak membuahkan hasil yang berarti. Pada 1720, dilaporkan kalau gundukan pasir yang menyusahkan di Sungai Padang terus bertambah meskipun sistem drainase telah ditingkatkan.
Telah ada pula semacam pengerukan dasar sungai. Namun, yang dikeruk hanya kanal-kanal dalam kota belaka, bukan bagian sungai yang utama. “Pengerukan kanal-kanal kota telah ditenderkan dengan harga 19.000 rsd,” kata sebuah laporan yang dikirimkan ke Batavia.
***
Setelah era VOC, pemerintah kolonial memulai proyek besar banjir kanal pada 1918.
Tujuannya, membagi sebagian debit aliran Batang Arau ke saluran baru guna mengamankan daerah Pasar Gadang, Pasar Mudik, Palinggam, dan Seberang Padang dari genangan banjir, yang kala itu merupakan pusat kota. Banjir kanal ini dalam bahasa Padang dinamakan ‘banda bakali’, yang berarti sungai yang sengaja dibuat dengan cara digali.
Namun, upaya ini tidak serta-merta membebaskan kota ini dari amuk air. Pada tahun 1926, terjadi banjir besar di Padang. Para saudagar banyak yang rugi. Abddullah Basa Bandaro, saudagar terkenal di Pasa Gadang, termasuk yang paling menderita menanggungkan kerugian.
“… ketika banjir besar di Padang, kopinya tercurah sebanyak 1200 pikul digudangnya di Pasar Gadang terendam basah seluruhnya. Kopi sebanyak itu rusak binasa semuanya. Hal itu sangat banyak mendatangkan kerugian kepadanya”, begitu tertulis dalam biografinya, yang disusun kemenakannya M Thaher Samad, dengan judul Abdullah Injiek Baso Bandaro.
Adi Negoro, yang sedang berlayar di atas sebuah kapal KPM (sekarang Pelni) dari Hindia (Indonesia) ke Eropa, merasa perlu menulis perasaan keprihatinannya atas banjir besar itu. Dalam bukunya, Melawat ke Barat, dia menulis turut bersedih atas apa yang menimpa orang-orang sebangsanya di kampung halaman.
***
Dari bendungan VOC yang roboh hingga banjir kanal kolonial yang tak juga menuntaskan masalah, sejarah banjir Padang mencatat satu pola yang berulang: manusia membangun, air merobohkan. Namun, dari sejarah panjang ini kita bisa mengatakan bahwa, di sana manusia bukannya tidak berupaya untuk terus-menerus bernegosiasi dengan air. Sesuatu yang agaknya belum juga usai dan selesai hingga kini.
[Selengkapnya dalam: Padang Abad XVII-XVIII: Sejarah Masyarakat dan Tradisi, Kabarita, 2026 (cet. 2)]
