Tukang oyak di kampung saya bernama Epen.
Nama sebenarnya Effendi. Bagus dan indah. Bermartabat dan penuh hormat. Berasal dari khazanah luar negeri. Tapi, karena setiap orang ingin ringkas dan ringkus. Jadinya, berubah cayah. Bisa saja jadi Pendi. Tapi sebutan punya takdirnya sendiri-sendiri. Jadilah Epen akhirnya.
Kelihaian Epen, tidak seorang pun sampai hari ini yang bisa menggantikan. Mengoyak massa. Khususnya, untuk urusan sumbangan atau mencari dana. Dia betul yang tersebut sampai kini. Sebut sajalah. Mengumpulkan infak Idul Fitri dan Idul Adha untuk pembangunan rumah tahfiz, menara kubar pagar parkiran dan tempat berwuduk masjid? Melelang singgang ayam untuk mendirikan pos ronda dan balai warga? Malam amal bersaluang dan berabab untuk proyek jalan kampung? Acara penggalangan dana berselawat dulang segala demi dam dan saluran irigasi pengairan sawah? Apa sajalah.
Epen tahu, orang kampung tak tahan malu. Kelemahan mereka itu. “Malulah awak!” Malu mereka tak terbagi. Betul-betul hanya ditanggung sendiri jika sudah kedapatan malu. Jika sudah tercoreng arang di kening. Biarlah berputih tulang, daripada berputih mata, kata pepatah mereka.
Dan di sisi lain, mereka juga hidup dalam bayang-bayang “apa kata orang”. Pendapat orang ini penting betul bagi mereka. Validasi, kata orang kini. Bahkan, jika orang tak berpendapat apa pun tentang dia. Dia sudah membayang-bayangkan, bakal apa kata orang akan dia. “Apa kata dunia?” kata Naga Bonar.
Bagi Epen, keduanya jadi senjata, ampuh.
Perasaan malulah yang mendorong mereka mengulurkan tangan untuk bersedekah.
Juga mereka didorong oleh sesuatu yang lebih kuat: ketakutan akan penilaian.
Epen bekerja lewat imajinasi sosial semacam itu. Bayangan tentang bagaimana orang lain melihat kita. Dan bayangan itu, di kampung, sering kali lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Jadinya, sedikit saja dioyak Epen, dijentiknya bagian sensitif itu, mengaruk saku sekalilah mereka itu.
Jadi, Epen juga semacam mediating agent. Penghubung antara moralitas kolektif dan praktik ekonomi sehari-hari. Ia mengubah rasa malu orang-orang menjadi gemerincing kotak celengan. Ia menerjemahkan rasa gengsi mereka menjadi tumpukan uang kertas di ketiding berjalan.
Padahal, kalau dikulik-kulik betul, Epen tidak berada di struktur kepengurusan apa pun di kampung itu. Dia bukan pengurus masjid. Perangkat nagari atau desa juga tidak. Tidak terdaftar pula namanya di SK kepanitiaan proyek pembangunan tertentu apa pun. Namun, agaknya, justru dari posisi di luar itulah kekuatannya bekerja.
Kalau mau lebih serius lagi, Epen itu sesungguhnya pengganti institusi. Ia mampu menyentuh yang paling dalam dari struktur sosial kampung. Rasa malu, gengsi, dan kebutuhan akan pengakuan? Di situlah letak kecanggihan oyak Epen. Semacam seni memaksa dengan sopan. Setengah menekan dengan senyuman. Kadang-kadang, seperti ‘memalak’ dengan nukilan satu-dua firman—ops, maafkan hamba Tuhan.
Kalau bakat Epen terus dapat tempat di masyarakat, dia juga akan terbawa jauh sampai ke kabupaten, bahkan provinsi, tidak mustahil hingga ke pusat. Jadi tukang oyak kepercayaan Pemda Dati II dan Provinsi kita. Untuk ‘mengoyak ke bawah’ lagi tentu tidak. Tapi, kali ini, ‘mengoyak ke atas’ dia lagi. Menjuluk dan me-unja proyek ke pusat, misalnya. Kan butuh tukang oyak yang tidak kalah telaten pula. Iya ndak?
Entah bagaimana pula caranya oleh Epen, belum tahu pula kita.
Yang jelas, pembangunan fly over Sitinjau Laut jelas akan lancar-mulus oleh oyak Epen. Tol Sicincin-Kapur Sembilan yang mangkrak, akan lalu saja tanpa hambatan, berkat lekat tangannya mengoyak. Agak hati saya pula, proyek underpass Padangluar; jalan terbang memperlurus kelok 44; atau bahkan jembatan selat penghubung Sipora-Siberut bakal tembus pula agaknya oleh orang macam Epen. Semuanya akan diketok palu oleh pemerintah pusat tanpa perlu terlalu bertanya banyak.
Seandainya—ya, seandainya—Epen tidak mati duluan.
Tepatnya, wafat. Karena, Epen jelas bukan ayam atau jawi. Apalagi anjing.
Banyak orang mengiringi keranda jenazahnya ke pusara. Berisak tangis pula orang kampung dibuatnya. Maka, ‘wafat’-lah istilah yang tepat untuk kematiannya, bukan?
Bapak-bapak menepuk-nepuk kepala berurai air mata menangisinya. Amai-amai meratap-ratap ringan-ringan pula atas kematiannya, sekalipun tidak sampai mencabik-cabik baju di dada. Malu, nampak pula nanti rarak renda beha.
“Ondeh Epen, kehilangan betul kami!”
“Epen oi, Epen oi, di nan lenyah engkau tinggalkan kami!”
Jadi, begitulah, memang betul-betul kehilangan orang-orang kampung dengan matinya Epen.
Setelah kematian Epen, ada juga diadakan lelang apik ayam seperti biasa, tapi dingin saja tadah tampaknya. Ketiding infak Idul Fitri dan Idul Adha tidak seberbubung sebelumnya, ketika Epen masih pemegang sumbu toa.
Ada juga dikutip hadis dan ayat oleh tukang mintak infak yang baru, tentang keutamaan bersedekah, mujarabnya berbagi, tapi entah apa yang salah, isi kotak atau celengan lebih penuh ke bawah.
Akibatnya, renovasi pagar masjid, misalnya, sampai sekarang, sudah jalan sembilan purnama, belum rampung-rampung juga karena terkendala dana. Kalau mau diratap-ratapi juga, akan panjang daftarnya, pembangunan kampung mangkrak lainnya.
Jadi, bagaimana?
Oyak Epen ialah kisah kesuksesan pembangunan. Kita telah lihat, bukan?
Tapi, di sisi lain, ialah juga cermin kegagalan struktur formal.
Seperti jalan alternatif. Ketika jalan ‘resmi’ macet, ia dipilih.
Kita menyebutnya, jalan tikus.
Tugas orang-orang semacam Epen, ‘memfasilitasi’, kata kita kini dengan ringan.
Para kepala daerah, agar bisa mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah pusat, butuh Epen. Ia piawai menjalankan lobi-lobi politik. Ia lincah mencari jalan sana-sini agar tujuan sampai. Ia punya jaringan luas dan banyak.
Akan tetapi, hal ini justru mengungkap masalah mendasar kita. Kapasitas mobilisasi tidak terinstitusionalisasi, melainkan terakumulasi secara personal, kata bahasa tinggi orang-orang pandai. Dalam sistem ini, distribusi sumber daya tidak mengikuti logika meritokratis atau kebutuhan objektif, melainkan mengikuti jaringan relasional dan kemampuan lobi. Keadaan ini jelas sekali menunjukkan bagaimana distribusi kue pembangunan justru bekerja secara asimetris.
Jadi, pembagian kue pembangunan, bukan berdasarkan prinsip yang adil dan merata kalau begitu? Ya, memang. Cara kerja birokrasi kita bergeser dari domain keadilan publik ke domain kekuatan relasional personal.
Dan selama tidak ada reformasi institusional yang serius, kita akan terus membutuhkan Epen-Epen berikutnya—sambil berdoa semoga mereka tidak mampus duluan.
Ah, sudahlah, begini sajalah:
Pada akhirnya, daerah yang berhasil mengoyak, beroleh proyek banyak. Provinsi yang punya orang macam Epen, akan mendapat melimpah. Yang tidak, menganga sajalah ke langit tinggi.
“Oyak lagi, Epen, oyak!”
